TRIBUNNEWS.COM - Pertamina akan segera berlakukan aturan baru mengenai cara pembelian BBM Pertalite dan solar menggunakan aplikasi MyPertamina.
Per 1 Juli 2022 mendatang, Pertamina mewajibkan seluruh pemilik kendaraan roda 4 untuk mendaftarkan kendaraannya sebagai konsumen BBM pertalite atau solar subsidi.
Liputan6.com, Jakarta - Kabar datang dari Kota Bern, Swiss. Jenazah Emmeril Kahn Mumtadz atau Eril ditemukan. Kepolisian Bern menginformasikan jasad anak Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil itu ditemukan sekitar pukul 06.50 waktu setempat atau 11.50 WIB, Rabu 8 Juni 2022.
PIKIRAN RAKYAT - Sebuah video menggemparkan, dengan penayangan judul ‘HARI INI‼️JASAD ERIL DITEMUKAN SUDAH MENGAPUNG.?!!’.
Simak faktanya, apakah benar Eril anak Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, ditemukan pada saat video itu diunggah Rabu, 8 Juni 2022?
JAKARTA, KOMPAS.TV - Jenazah Emmeril Kahn Mumtadz atau Eril, putra sulung Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang hilang di Sungai Aare, Kota Bern, Swiss, akhirnya ditemukan.
Hal ini disampaikan oleh Duta Besar untuk Swiss Muliaman Dharmansyah Hadad didampingi adik Ridwan Kamil, Elpi Nazmuzzaman, dalam konferensi pers yang digelar KBRI Bern secara virtual, Kamis (9/6/2022).
TEMPO.CO, Jakarta - Jasad anak Ridwan Kamil, Emmeril Kahn Mumtadz atau Eril akhirnya ditemukan di Bendungan Engehalde di Bern, Swiss pada Rabu pagi 8 Juni 2022, pukul 06:50 kurang waktu setempat. Sebelumnya, Eril dinyatakan hilang terbawa arus Sungai Aare, Swiss saat berenang bersama adiknya, Zara, dan kawannya pada Kamis, 26 Mei 2022, pukul 09.40 waktu setempat. Meski belum ditemukan, pada Jumat, 3 Juni 2022, Eril dinyatakan meninggal dunia.
TEMPO.CO, Jakarta - Erwin Muniruzaman, kakak Ridwan Kamil menyatakan keluarga telah sudah ikhlas apapun yang terjadi atas hanyutnya anak Ridwan Kamil di Sungai Aare, Swiss. Hingga hari ini, tim SAR belum menemukan Emmeril Kahn Mumtadz atau Eril, putra Ridwan Kamil.
KOMPAS.com - Anak sulung Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Emmeril Kahn Mumtadz, hilang saat tengah berenang di Sungai Aare, Bern, Swiss, Kamis (26/5/2022) waktu setempat. Kabar tersebut disampaikan oleh adik dan perwakilan keluarga Ridwan Kamil, Elpi Nazmuzaman, dalam konferensi pers di Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, pada Jumat (27/5/2022).
Liputan6.com, Jakarta - Pencarian putra sulung Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, yakni Emmeril Khan Mumtadz, masih berlangsung hingga saat ini.
Diketahui bahwa anak Ridwal Kamil yang kerap disapa Eril, hilang usai terseret arus sungai Aare di kota Bern, Swiss, sejak Kamis lalu (26/5/2022).
Jakarta, SelayangNews.com – Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) merupakan wadah bagi para pekerja Pertamina grup yang menjadi anggota Serikat Pekerja Pertamina, telah memasuki usia ke-19 tahun pada 18 Maret 2022 ini.
JAKARTA, MataDewata.com | Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) merupakan wadah bagi para pekerja Pertamina grup yang menjadi anggota Serikat Pekerja Pertamina, telah memasuki usia ke-19 tahun pada tanggal 18 Maret 2022. “Di usia FSPPB Ke-19 ini, FSPPB tetap semangat dan hadir menjaga kedaulatan energi Nasional demi kesejahteraan rakyat Indonesia,” demikian ucap Presiden FSPPB 2021-2024, Arie Gumilar kepada media di Jakarta, Jumat (18/3/2022).
Mediumindonesia.com, Jakarta – Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) merupakan wadah bagi para pekerja Pertamina grup yang menjadi anggota Serikat Pekerja Pertamina, telah memasuki usia ke-19 tahun pada 18 Maret 2022 ini.
JAKARTA - Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) merayakan HUT ke-19 dengan syukuran di kantor pusat PT Pertamina. Kemudian, pemberian bantuan ke Pondok Pesantren Darul Muti'ah di wilayah Ciledug, Kota Tangerang Selatan (Tangsel). Bantuan dari insan pekerja FSPPB diterima langsung pengasuh ponpes H Abdus Syakur.
Jakarta, MinergyNews– Organisasi di tubuh PT Pertamina (Persero) akhirnya kena imbasnya setelah Presiden Jokowi menugaskan Erick Tohir untuk menjabat sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pasalnya, melalui Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina, menerbitkan Surat Keputusan Nomor: SK-198/MBU/06/2020 tanggal 12 Juni 2020 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina.
Jakarta, Obsessionnews.com – PT Pertamina (Persero) sebagai perusahaan terintegrasi antara hulu hingga hilir mutlak harus didukung pengembangan bisnisnya demi kemakmuran rakyat Indonesia. Pasalnya Pertamina menjadi satu-satunya perusahaan migas nasional yang sudah terbukti mampu menjalankan bisnisnya dengan baik. Namun belakangan peran dan fungsi Pertamina mulai digerogoti dan dimutilasi kewenangannya sehingga berpotensi mengancam suplai energi nasional kedepannya.
Jakarta, Portonews.com – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Melalui Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina, menerbitkan Surat Keputusan Nomor: SK-198/MBU/06/2020 tanggal 12 Juni 2020 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina. Melalui SK tersebut diatas ditetapkan beberapa hal yakni ; Mengubah nomenklatur jabatan anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan Persero) PT Pertamina. Demikian diungkapkan oleh Capt. Marcellus Hakeng Jayawibawa, KaBid. Hubungan Antar/Inter Lembaga, Media & Komunikasi Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) dalam web seminar atau webinar yang diselenggarakan Lembaga Kajian Strategis Nusantara, bertajuk “IPO Subholding Pertamina Dalam Perspektif Kedaulatan Energi” pada Sabtu (15/8/2020).
Tanganrakyat.id, Jakarta-Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) yang menaungi 19 Serikat Pekerja di lingkungan PT Pertamina (Persero) mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Menteri Badan Usaha Milik Negara dan PT Pertamina (Persero). FSPPB menilai Menteri BUMN dan Direksi Pertamina telah mengeluarkan keputusan sepihak yang bukan saja merugikan pekerja, tetapi juga melakukan peralihan aset dan keuangan negara yang dikelola Pertamina.
Jakarta, publikfigure.online,- Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) yang menaungi 19 Serikat Pekerja di lingkungan PT Pertamina (Persero) mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Menteri Badan Usaha Milik Negara dan PT Pertamina (Persero). FSPPB menilai Menteri BUMN dan Direksi Pertamina telah mengeluarkan keputusan sepihak yang bukan saja merugikan pekerja, tetapi juga melakukan peralihan aset dan keuangan negara yang dikelola Pertamina.
Jakarta, Matainvestigasi.com – Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) yang menaungi 19 Serikat Pekerja di lingkungan PT Pertamina (Persero) mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Menteri Badan Usaha Milik Negara dan PT Pertamina (Persero). FSPPB menilai Menteri BUMN dan Direksi Pertamina telah mengeluarkan keputusan sepihak yang bukan saja merugikan pekerja, tetapi juga melakukan peralihan aset dan keuangan negara yang dikelola Pertamina.
Jakarta, Matainvestigasi.com – Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) yang menaungi 19 Serikat Pekerja di lingkungan PT Pertamina (Persero) mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Menteri Badan Usaha Milik Negara dan PT Pertamina (Persero). FSPPB menilai Menteri BUMN dan Direksi Pertamina telah mengeluarkan keputusan sepihak yang bukan saja merugikan pekerja, tetapi juga melakukan peralihan aset dan keuangan negara yang dikelola Pertamina.
Jaakarta|Kilasberita.id- Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) yang menaungi 19 Serikat Pekerja di lingkungan PT Pertamina (Persero) mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Menteri Badan Usaha Milik Negara dan PT Pertamina (Persero). FSPPB menilai Menteri BUMN dan Direksi Pertamina telah mengeluarkan keputusan sepihak yang bukan saja merugikan pekerja, tetapi juga melakukan peralihan aset dan keuangan negara yang dikelola Pertamina.
Jakarta, OG Indonesia -- Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) yang membawahi 19 Serikat Pekerja di lingkungan PT Pertamina (Persero) mengajukan permohonan Uji Materil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara ke Mahkamah Konstitusi, Rabu (15/7/2020). FSPPB memohon uji materil terhadap Pasal 77 UU BUMN yang dinilai memiliki makna ambigu dan multi tafsir sehingga membuka peluang privatisasi anak perusahaan Pertamina.
Jakarta, Portonews.com – Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) yang membawahi 19 Serikat Pekerja di lingkungan PT Pertamina (Persero) mengajukan permohonan Uji Materil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara ke Mahkamah Konstitusi, Rabu (15/7/2020). FSPPB memohon uji materil terhadap Pasal 77 UU BUMN yang dinilai memiliki makna ambigu dan multi tafsir sehingga membuka peluang privatisasi anak perusahaan Pertamina.
Jakarta, MinergyNews– Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) yang membawahi 19 Serikat Pekerja di lingkungan PT Pertamina (Persero) mengajukan permohonan Uji Materil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara ke Mahkamah Konstitusi, Rabu (15/7). FSPPB memohon uji materil terhadap Pasal 77 UU BUMN yang dinilai memiliki makna ambigu dan multi tafsir sehingga membuka peluang privatisasi anak perusahaan Pertamina.
Tanganrakyat.id, Jakarta-Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) yang membawahi 19 Serikat Pekerja di lingkungan PT Pertamina (Persero) mengajukan permohonan Uji Materil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara ke Mahkamah Konstitusi, Rabu (15/7). FSPPB memohon uji materil terhadap Pasal 77 UU BUMN yang dinilai memiliki makna ambigu dan multi tafsir sehingga membuka peluang privatisasi anak perusahaan Pertamina.
Jakarta, publikfigure.online,- Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) yang membawahi 19 serikat pekerja resmi mengajukan uji materi Undang - Undang BUMN, rabu (15/07). FSPPB memohon uji materil terhadap Pasal 77 UU BUMN yang dinilai memiliki makna ambigu dan multi tafsir sehingga membuka peluang privatisasi anak perusahaan Pertamina.
JAKARTA – Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) yang membawahi 19 Serikat Pekerja di lingkungan PT Pertamina (Persero) mengajukan permohonan uji materil Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ke Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (15/7). FSPPB mengajukan permohonan uji materil terhadap Pasal 77 UU BUMN yang dinilai memiliki makna ambigu dan multi tafsir sehingga membuka peluang privatisasi anak perusahaan Pertamina.
JAKARTA – Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) yang membawahi 19 Serikat Pekerja di lingkungan PT Pertamina (Persero) mengajukan permohonan uji materil Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ke Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (15/7). FSPPB mengajukan permohonan uji materil terhadap Pasal 77 UU BUMN yang dinilai memiliki makna ambigu dan multi tafsir sehingga membuka peluang privatisasi anak perusahaan Pertamina.
